JAKARTA - Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo mengatakan dalam pesan Paskah yang disampaikannya bahwa uang, kekuasaan dan gengsi menjadi ancaman serius bagi persatuan nasional.
“Banyak umat Katolik berusaha mengontak tokoh agama di wilayahnya, khususnya pimpinan agama Islam. Banyak sekali dilakukan, tidak untuk apa-apa, tapi untuk membangun persatuan yang sekarang ini rasanya tercabik-cabik oleh kepentingan sesaat: ingin kekuasaan, ingin uang, ingin gengsi,” katanya kepada wartawan seusai Misa Minggu Paskah di Katedral St. Maria Diangkat ke Surga di Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
“Tiga hal itu yang menurut saya amat sangat jahat dan bisa menjadi musuh bagi persatuan Indonesia: uang, kekuasaan dan gengsi,” lanjutnya.
Menurut prelatus itu, uang dibelanjakan untuk mendapatkan kekuasaan dan setelah mendapatkan kekuasaan, uang lagi yang dicari. “Akhirnya yang mau dicapai adalah gengsi, pencitraan diri yang tidak pernah memikirkan kenapa seseorang diberi kekuasaan, tetapi demi gengsi,” katanya.
Terkait dengan istilah tahun politik yang dipakai untuk menggambarkan tahun ini ketika pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar secara serentak di 171 propinsi, kota dan kabupaten pada Juni nanti, Mgr Suharyo mengaku tidak setuju dan lebih memilih istilah tahun persatuan.
“Dengan menggunakan istilah tahun politik, kita merendahkan arti politik. Karena namanya tahun politik, yang terjadi hanya siapa yang mau jadi bupati, walikota, gubernur dan sebagainya. Hanya itu,” tegasnya.
“Dan apa yang mewarnai hari-hari ini? Suap, (operasi) tangkap tangan dan sebagainya. Apa itu artinya politik kah? … Saya sama sekali tidak setuju karena politik itu artinya positif. Politik artinya kalau pun harus mencapai kekuasaan, tapi kekuasaan dicapai dengan elegan. Dan ketika dicapai, dipakai untuk memastikan kebaikan bersama,’ katanya.
“Sudah berapa persen calon pemimpin daerah yang menjadi tersangka KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)? Ada berapa yang tertangkap operasi tangkap tangan? Mengerikan,” lanjutnya.
Mgr Suharyo mengimbau agar nilai-nilai Pancasila diterjemahkan menjadi gagasan dan kemudian gerakan untuk menciptakan habitus baru.
“Kalau persatuan Indonesia itu diterjemahkan menjadi gerakan, orang tidak akan tergoda untuk menyebarkan kebencian demi mencapai kekuasaan. Tidak akan tega,” tegasnya.
KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap sedikitnya enam calon kepala daerah yang diduga terlibat suap.
Salah satunya adalah Bupati Ngada Marianus Sae. Ia ditangkap pada 11 Februari karena diduga menerima suap dari kontraktor yang mengadakan sejumlah proyek infrastruktur di kabupaten itu sejak 2012 dan menggunakan uangnya untuk membiayai pencalonannya sebagai gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ketua Vox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budhisedjati sepakat dengan pesan Paskah yang disampaikan Mgr Suharyo.
“Saya sangat mendukung, dan (ini) harus menjadi sebuah konsep bersama untuk kita benar-benar katakan bahwa tahun ini merupakan tahun persatuan,” katanya kepada ucanews.com.
“Keterbelahan bangsa bukan angan saat ini, sudah sangat krusial,” lanjutnya.
Menurutnya, umat Katolik hendaknya keluar dari sekitar altar dan masuk ke pasar. “Artinya masuk pada masyarakat dengan dinamikanya, kebhinnekaannya, mengurus segala macam. Ini yang sangat penting saat ini,” katanya.
Ketua Presidium Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Hargo Mandirahardjo menyebut pesan Paskah Mgr Suharyo disampaikan pada saat yang tepat dan juga penuh makna.
“Beliau ingin mengingatkan seluruh anak bangsa. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Keutuhan di Indonesia harus lebih diutamakan daripada sekedar pemilihan. Itu nomor satu menurut saya,” katanya kepada ucanews.com.
“Beliau (juga) ingin mengingatkan moralitas bahwa seorang pemimpin harus menjaga integritas,” lanjutnya.
“Kita harus terus menerus dan tidak boleh capai untuk menyerukan ‘Ayo, kita bangun persatuan dan kesatuan kita.’ Kalau bukan kita, siapa lagi?” tanyanya.
Terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Benny Kabur Harman, anggota DPR-RI yang mencalonkan diri sebagai gubernur NTT, meminta agar hal ini terus dilakukan.
“Jangan berhenti. Dan kalau bisa pasang orang-orang di desa-desa untuk monitor,” katanya.
Sumber : indonesia.ucanews.com
“Banyak umat Katolik berusaha mengontak tokoh agama di wilayahnya, khususnya pimpinan agama Islam. Banyak sekali dilakukan, tidak untuk apa-apa, tapi untuk membangun persatuan yang sekarang ini rasanya tercabik-cabik oleh kepentingan sesaat: ingin kekuasaan, ingin uang, ingin gengsi,” katanya kepada wartawan seusai Misa Minggu Paskah di Katedral St. Maria Diangkat ke Surga di Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
“Tiga hal itu yang menurut saya amat sangat jahat dan bisa menjadi musuh bagi persatuan Indonesia: uang, kekuasaan dan gengsi,” lanjutnya.
Menurut prelatus itu, uang dibelanjakan untuk mendapatkan kekuasaan dan setelah mendapatkan kekuasaan, uang lagi yang dicari. “Akhirnya yang mau dicapai adalah gengsi, pencitraan diri yang tidak pernah memikirkan kenapa seseorang diberi kekuasaan, tetapi demi gengsi,” katanya.
Terkait dengan istilah tahun politik yang dipakai untuk menggambarkan tahun ini ketika pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar secara serentak di 171 propinsi, kota dan kabupaten pada Juni nanti, Mgr Suharyo mengaku tidak setuju dan lebih memilih istilah tahun persatuan.
“Dengan menggunakan istilah tahun politik, kita merendahkan arti politik. Karena namanya tahun politik, yang terjadi hanya siapa yang mau jadi bupati, walikota, gubernur dan sebagainya. Hanya itu,” tegasnya.
“Dan apa yang mewarnai hari-hari ini? Suap, (operasi) tangkap tangan dan sebagainya. Apa itu artinya politik kah? … Saya sama sekali tidak setuju karena politik itu artinya positif. Politik artinya kalau pun harus mencapai kekuasaan, tapi kekuasaan dicapai dengan elegan. Dan ketika dicapai, dipakai untuk memastikan kebaikan bersama,’ katanya.
“Sudah berapa persen calon pemimpin daerah yang menjadi tersangka KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)? Ada berapa yang tertangkap operasi tangkap tangan? Mengerikan,” lanjutnya.
Mgr Suharyo mengimbau agar nilai-nilai Pancasila diterjemahkan menjadi gagasan dan kemudian gerakan untuk menciptakan habitus baru.
“Kalau persatuan Indonesia itu diterjemahkan menjadi gerakan, orang tidak akan tergoda untuk menyebarkan kebencian demi mencapai kekuasaan. Tidak akan tega,” tegasnya.
KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap sedikitnya enam calon kepala daerah yang diduga terlibat suap.
Salah satunya adalah Bupati Ngada Marianus Sae. Ia ditangkap pada 11 Februari karena diduga menerima suap dari kontraktor yang mengadakan sejumlah proyek infrastruktur di kabupaten itu sejak 2012 dan menggunakan uangnya untuk membiayai pencalonannya sebagai gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ketua Vox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budhisedjati sepakat dengan pesan Paskah yang disampaikan Mgr Suharyo.
“Saya sangat mendukung, dan (ini) harus menjadi sebuah konsep bersama untuk kita benar-benar katakan bahwa tahun ini merupakan tahun persatuan,” katanya kepada ucanews.com.
“Keterbelahan bangsa bukan angan saat ini, sudah sangat krusial,” lanjutnya.
Menurutnya, umat Katolik hendaknya keluar dari sekitar altar dan masuk ke pasar. “Artinya masuk pada masyarakat dengan dinamikanya, kebhinnekaannya, mengurus segala macam. Ini yang sangat penting saat ini,” katanya.
Ketua Presidium Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Hargo Mandirahardjo menyebut pesan Paskah Mgr Suharyo disampaikan pada saat yang tepat dan juga penuh makna.
“Beliau ingin mengingatkan seluruh anak bangsa. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Keutuhan di Indonesia harus lebih diutamakan daripada sekedar pemilihan. Itu nomor satu menurut saya,” katanya kepada ucanews.com.
“Beliau (juga) ingin mengingatkan moralitas bahwa seorang pemimpin harus menjaga integritas,” lanjutnya.
“Kita harus terus menerus dan tidak boleh capai untuk menyerukan ‘Ayo, kita bangun persatuan dan kesatuan kita.’ Kalau bukan kita, siapa lagi?” tanyanya.
Terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Benny Kabur Harman, anggota DPR-RI yang mencalonkan diri sebagai gubernur NTT, meminta agar hal ini terus dilakukan.
“Jangan berhenti. Dan kalau bisa pasang orang-orang di desa-desa untuk monitor,” katanya.
Sumber : indonesia.ucanews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar